Tingkatkan Kualitas Mahasiswa, Prodi Ilmu Pemerintahan UMMU Gelar PKL di 3 Instansi di Halbar
Proses Kuliah Lapangan di Ruang Rapat DPRD Halbar (Foto: Risman)
JAILOLO, JH- Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, menggelar Praktek Kuliah Lapangan (PKL) sebagai bagian dari aktualisasi tri darma perguruan tinggi.
PKL yang diselenggarakan di 3 instansi di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) ini dilakukan secara serentak pada kamis (27/6) kemarin.
Instansi yang dikunjungi dalam rangka PKL tersebut adalah BP3D, Sekretariat DPRD Halbar dan Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo.
Menurut Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Pemerintahan UMMU Ternate, Rasid Pora, PKL yang diselenggarakan di 3 instansi tersebut adalah bagian dari rangkaian proses pembelajaran untuk 3 mata kuliah.
“Jadi PKL di 3 instansi ini sebenarnya membawahi 3 mata kuliah pula,” ungkapnya.
Rasid menjelaskan 3 mata kuliah tersebut diantaranya adalah Perencanaan Pembangunan Daerah, Proses Legislatif di Indonesia, dan Sistem Pemerintahan Desa.
Rasid juga menjelaskan bahwa tujuan kegiataan ini untuk mengajak mahasiswa ilmu pemerintahan agar dapat mengenali kerja-kerja lapangan.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan kepada mahasiswa tentang praktek atau kerja-kerja lapangan sesuai dengan besic keilmuan dalam pemerintahan,” Jelasnya.
Rasid juga menambahkan bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan sedang melakukan pembenahan dalam proses pembelajaran Mahasiswa, menurutnya mahasiswa harus dikenalkan dengan dunia praktek-praktek dalam birokrasi yang terkadang memiliki perbedaan dengan teori yang dipelajari di ruang kuliah.
“Setelah adanya otonomi daerah dan undang-undang desa ini kan berarti daerah dan desa mempunyai kewenangan mengelola anggaran untuk pembangunan, nah problemnya disini adalah masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia, maka kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kekurangan seperti itu,” terangnya.
Rasid pun berharap agar kedepannya pemerintah daerah di Maluku Utara, terutama di Kabupaten Halmahera Barat agar dapat bekarja sama dalam proses perancangan pembangunan daerah.
“Tentu dalam menyusun perencanaan pembangunan kan perlu penelitian untuk memahami masalah yang objektif, maka kami berharap pihak BP3D, DPRD, dan juga Desa Hatebicara di Halbar mau terbuka untuk bekerja sama, selain sebagai aktualisasi keilmuan juga untuk melahirkan konsepsi yang teruji secara akademis,” Pungkasnya.